“Jangan kambing hitamkan pertalite seolah sebagai satu-satunya penyebab polusi udara di Indonesia. Polusi udara juga berasal dari pabrik dan PLTU yang sebagiannya dimiliki oleh para pejabat di Indonesia,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).
“Seharusnya pabrik-pabrik dan PLTU ini yang lebih dulu ditertibkan oleh pemerintah. Kenapa justru pertalite sebagai kebutuhan masyarakat kecil yang disasar?” tanya Netty.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut, usulan penghapusan BBM jenis Pertalite tidak bijak lantaran masih banyak masyarakat pra sejahtera yang bergantung pada pertalite untuk kebutuhan sehari-hari.
“Pertalite digunakan bukan hanya untuk kendaraan pribadi, tapi juga dibutuhkan oleh buruh, petani dan nelayan kecil agar bisa mencari nafkah,” paparnya.
Kalau pertalite dihapuskan, lanjut Netty, ini akan berdampak pada naiknya biaya produksi karena harus beralih ke BBM jenis lain yang lebih mahal.
"Naiknya biaya produksi akan menaikkan harga jual. Dan tentu saja dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat untuk kebutuhan pokok seperti ikan, telur, beras dan lain-lain,” tambahnya.
“Ketika daya beli menurun, maka kemampuan keluarga untuk membeli asupan bergizi juga akan terganggu. Bagaimana kita mau menggenjot penurunan angka prevalensi stunting jika masyarakat tidak mampu membeli bahan makanan, terutama protein hewani yang semakin mahal?" ungkap Netty.
Oleh sebab itu, lanjut Netty, polusi memang harus dikendalikan, tetapi penghapusan BBM Pertalite bukanlah tindakan yang bijak karena dampaknya bisa kemana-mana.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyoroti usulan Dirut Pertamina untuk menghapus BBM jenis pertalite dengan tujuan menurunkan emisi yang mempengaruhi polusi udara. 
BERITA TERKAIT: