Jelang Pilpres 2024, GMNI Ingatkan Rakyat Hati-hati Pilih Pemimpin

Tak hanya Setara Institute, sejumlah riset juga menunjukkan tingkat toleransi di Indonesia mengalami krisis. Dalam Fragile State Index 2022 yang dirilis The Fund for Peace menempatkan Indonesia di peringkat 100 dari 179 negara. Indeks ini mengukur kerentanan suatu negara terhadap potensi konflik atau perpecahan.

Terkait hal ini, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyampaikan bahwa masyarakat perlu berhati-hati dalam memilih pemimpin di tahun politik 2024.

Karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki keberpihakan yang jelas pada prinsip kebhinekaan dan keberagaman ditengah kondisi krisisnya toleransi terhadap kebhinekaan dan keberagaman.

“Masyarakat harus hati-hati pilih pemimpin di 2024 nanti. Jangan sampai pemimpin yang terpilih akan memperparah krisisnya toleransi terhadap kebhinekaan dan keberagaman. Keutuhan bangsa jadi taruhan,” kata Arjuna dalam keterangan tertulis, Senin (15/5).

Menurut Arjuna, masyarakat perlu teliti melihat rekam jejak para calon pemimpin bangsa ke depan. Terutama harus dipastikan tidak memilih pemimpin yang punya rekam jejak pernah mengeksploitasi isu SARA dalam kampanye politik untuk meraih kursi kekuasaan. Dan mengorbankan keakraban dan harmoni sosial di masyarakat.

“Masyarakat harus teliti rekam jejaknya. Jika calon pemimpin itu punya rekam jejak melakukan kampanye SARA dalam meraih kursi kekuasaan, lebih baik tidak usah dipilih. Karena berbahaya bagi kepentingan yang lebih besar yaitu eksistensi NKRI yang Bhineka Tunggal Ika”, tambah Arjuna

Arjuna juga menyampaikan masyarakat jangan sampai terlena dengan pidato atau retorika politik yang seakan indah dan ideal. Namun kita juga harus menengok apa yang dilakukannya di masa lalu, karena rekam jejak tersebut akan mencerminkan tindakannya di masa yang akan datang. Sehingga masyarakat perlu melihat secara komprehensif rekam jejak calon pemimpin tidak hanya terjebak potongan-potongan informasi.

“Kita tidak boleh terlena oleh kemasan kata-kata yang indah seakan ideal. Namun punya rekam jejak memantik api perpecahan dengan politisasi SARA misalnya. Kita tidak boleh tertipu oleh kemasan, tapi harus menilai satunya kata dan tindakan”, ungkap Arjuna

Peran pemimpin sangat penting dalam menentukan meningkat atau menurunnya angka intoleransi. Karena faktor regulasi pemerintah dan tindakan pemerintah yang mencakup pernyataan pejabat kunci seperti Presiden sangat berpengaruh. Apabila calon pemimpin didukung oleh kelompok intoleran maka akan sulit diyakini dapat menjaga keberagaman dan toleransi karena tersandera oleh kepentingan para pendukungnya.

“Jika seorang calon pemimpin didukung oleh kelompok intoleran maka tidak bisa diharapkan mampu mengatasi masalah intoleransi yang meningkat sekarang. Indikatornya adalah nasionalisme dalam tindakan, bisa dilihat dari cara dia meraih kekuasaan hingga kebijakan yang diambil saat berkuasa. Semua ada jejak digitalnya. Jadi masyarakat perlu mawas diri”, tutup Arjuna.