Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjadi pembicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) membahas Putusan PN Jakpus atas Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jut.Pst, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).
Yusril menjelaskan, putusan serta merta yang dikeluarkan PN Jakpus atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tersebut, dalam konteks mekanisme hukum yang berlaku, harus diajukan terlebih dahulu oleh Pihak Penggugat ke Pengadilan Tinggi (PT).
“Dugaan saya sih kemungkinan Pengadilan Tinggi tidak akan mengabulkan (eksekusi putusan PN Jakpus), melihat begitu kerasnya penolakan, begitu juga pendapat-pendapat akademisi,†ujar Yusril.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3/2000, disebutkan bahwa setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
Apabila penggugat mengajukan permohonan agar putusan serta merta dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkaranya, harus dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan dilampiri pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
Setelah menerima permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi harus meneliti secara cermat dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, serta memperhatikan dampak sosialnya sebelum memberikan persetujuan eksekusi putusan serta merta.
Maka dari itu, mantan Ketua Komisi Yudisial ini berpendapat, putusan MK yang meminta adanya penundaan Pemilu 2024 tidak akan terlakasana.
“Dugaan saya sih kecil kemungkinan Pengadilan Tinggi mau menyetujui ini dan kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan melakukan eksekusi,†tuturnya.
“Dan apa yang dilakukan oleh KPU sekarang sudah benar. Artinya, dalam waktu 14 Hari menyatakan banding, dan kemudian menyerahkan memori bandingnya sebelum waktu berakhir,†demikian Yusril menambahkan.
Rencananya, Ketua KPU, Hasyim Asyari, akan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada Jumat besok (10/3).
Pelaksanaan putusan Pegadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengenai penundaan Pemilu Serentak 2024, dilihat potensinya oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, bakal sulit untuk dieksekusi. 
BERITA TERKAIT: