Menjawab itu, pengamat politik, Hendri Satrio, justru meragukan bila dalam waktu dekat ini akan ada reshuffle kabinet.
Menurutnya, jika mengacu pada peristiwa besar terakhir, misalnya ada pejabat tinggi di Kemenkeu flexing, maka Sri Mulyani layak didepak dari istana, atau ada ledakan di Depo Pertamina Plumpang, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN harusnya dipecat.
Meski begitu, kata Hensat, begitu ia akrab disapa, tidak ada aturan yang mewajibkan Presiden Joko Widodo harus mereshuffle kabinetnya karena peristiwa menonjol terakhir.
“Aturannya enggak tuh, yang mewajibkan presiden melakukan reshuffle berdasar kejadian-kejadian hot akhir-akhir ini,†kata Hensat, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, via sambungan telefon, Selasa (7/3).
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu juga menambahkan, Jokowi mereshuffle kabinet atas dasar inisiatifnya sendiri. Bukan karena ada peristiwa besar yang dijadikan bahan evaluasi para menteri.
“Dia nggak butuh alasan untuk reshuffle, kalau dia mau, dia nggak suka, reshuffle aja. Jadi pertanyaan susah tuh, untuk menduga-duga siapa yang kira-kira akan direshuffle. Yang tahu Pak Jokowi sendiri lah,†tukasnya.
BERITA TERKAIT: