Berdasarkan salinan putusan PN Jakpus pada gugatan perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jut.Pst, hakim memutuskan menerima gugatan Prima dan memerintahkan KPU RI untuk tidak melanjutkan tahapan Pemilu 2024.
"Putusan itu harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena hakim pada tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum," ujar Ketua PB HMI Bidang Hukum dan HAM Yefri Febriansah kepada wartawan, Kamis (2/3).
Dikatakan Yefri, keputusan PN Jakpus sama saja memerintahkan KPU untuk mengangkangi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Pada beleid itu, tidak diatur KPU untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan.
"Kita ketahui bahwa KPU hanya memiliki kewenangan untuk mengulang atau penyelenggarakan pemilu susulan. Tapi tidak untuk melakukan penundaan," tegasnya.
Dia menekankan, PB HMI siap berperan aktif untuk meluruskan kesalahan penerapan hukum di tahapan banding nanti. Hal ini, menjadi penting agar KPU dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diatur perundang-undangan.
"Sebagai kader insan cita yang melaksakan konstitusi HMI, kami merasa memiliki kewajiban untuk meluruskan hal ini sebagai sahabat pengadilan (
Amicus Curiea)," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Putusan PN Jakpus itu, merupakan contoh kekeliruan dalam menerapkan hukum. 
BERITA TERKAIT: