Minta Masukan Publik Terkait Opsi Dapil, KPU OKU Terkesan Labil

Sebab, KPU OKU membuka ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan tanggapan, masukan dan kritikan sebelum keputusan penetapan Dapil ditetapkan.

Tanggapan dan masukan dimaksud, bisa disampaikan secara tertulis maupun lisan ke KPU. Termasuk bisa disampaikan melalui website, ataupun akun media sosial KPU seperti Instagram dan Facebook.

“Intinya opsi tiga dapil yang ditawarkan boleh ditanggapi dan itu akan kami tayangkan,” ujar Ketua KPU OKU, Naning Wijaya dikutip Kantor Berita RMOLSumsel Minggu (01/01).

Hanya saja, tegas Naning, jangan menyebut satu atau dua diantara opsi yang ditawarkan itu salah atau bermasalah. Apalagi memojokkan opsi yang lain dan mengaitkannya dengan unsur primordialisme.

“OKU ini sudah multikultural. Contoh di Ulu Ogan, di sana juga ada orang Jawanya. Di Lubuk Batang juga ada suku Jawanya, seperti di SP 1, SP 2. Jadi kalau bercerita dapil 2 dan 3 cenderung membelah kesukuan, itu salah,” jelasnya.

Lagi pula, tiga opsi dapil yang ditawarkan itu sudah lolos dalam aplikasi sipol. Artinya, tiga opsi dapil itu tidak bermasalah dengan syarat dapil.

“Opsi-opsi ini sudah dipublish dan sudah disampaikan melalui aplikasi sidapil. Tidak masalah ketika mau memilih salah satu opsi tersebut," katanya.

Beberapa waktu lalu KPU telah menggelar uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU untuk Pemilu 2024 mendatang.

Dalam uji publik tersebut, KPU OKU menawarkan tiga opsi dapil, yakni; opsi pertama 4 dapil, opsi kedua dan ketiga 5 dapil.

Tiga opsi rancangan dapil ini, menurut Naning, akan diputuskan dan ditetapkan pada Februari 2023 mendatang dengan mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat, parpol, lembaga dan perorangan.

“Sekali lagi, boleh kasih masukan. Tapi jangan bilang opsi itu salah, bermasalah atau jadi opsi terburuk. Opsi itu sudah lolos dalam aplikasi sidapil. Kalau itu salah, ya berarti kami salah,” pungkasnya.