Muncul Wacana Reshuffle, Partai Koalisi Jangan Intervensi Hak Presiden Jokowi

Pandangan itu disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/10).

Menurut Jamiluddin, apa yang dilakukan PDIP, khususnya Sekjen Hasto, memang tak layak diikuti. Sebab, Hasto tak punya otoritas atau wewenang merombak kabinet.

Lebih lanjut, Jamiuddin berpendapat, menteri yang berasal dari partai koalisi pemerintah sama-sama berpeluang di reshuffle.

"Itu artinya, menteri dari PDIP terbuka kemungkinan di reshuffle kalau dinilai presiden kinerjanya rendah atau melakukan.pelanggaran hukum berat," demikian analisa Jamiluddin.

Bagi Mantan Dekan FIKOM IISIP Jalarta, karena itulah biarkan presiden memutuskan layak tidaknya kabinetnya dirombak. Sebab, reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Jadi, semua partai koalisi pemerintah idealnya tidak menyuarakan reshuffle kabinet di ruang publik. Selain hanya akan membuat gaduh sesama partai koalisi, juga akan menjadi tontonan tak elok di mata rakyat," pungkasnya.