Langkah ini dinilai penting untuk memastikan integritas, kredibilitas, serta akuntabilitas setiap individu yang menduduki jabatan strategis dan mengemban amanah publik.
Desakan tersebut menguat seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi riwayat pendidikan pejabat negara.
Berdasarkan pemberitaan Selasa 17 November 2026, petisi bertajuk Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR Tanpa Kecuali yang diinisiasi Farida Octavia telah memperoleh lebih dari 22 ribu tanda tangan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons desakan tersebut dengan menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan anggota DPR tersedia melalui KPU dan dapat ditelusuri masyarakat.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyebut verifikasi persyaratan pencalonan merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme perundang-undangan.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski menegaskan bahwa persoalan keabsahan ijazah tidak boleh dipandang sebagai polemik politik sesaat. Menurutnya, transparansi dokumen pendidikan harus menjadi bagian dari standar integritas seluruh pejabat publik tanpa pengecualian.
"Jangan ada pengecualian dalam persoalan integritas. Anggota DPR, DPRD, direksi maupun komisaris BUMN harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas atas dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan," kata Joko, dikutip Rabu 18 November 2026.
"Jika seluruh dokumen pendidikan diperoleh secara sah, buktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, independen, dan profesional. Jangan alergi terhadap transparansi. Jabatan publik bukan hak istimewa untuk menghindari pertanggungjawaban," sambungnya.
KAMAKSI menilai, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan administrasi. Verifikasi perlu mencakup konfirmasi kepada institusi pendidikan penerbit ijazah, pencocokan data akademik, serta pemeriksaan forensik oleh laboratorium berwenang apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau dugaan pemalsuan dokumen.
KAMAKSI juga meminta KPU RI memastikan transparansi dan akuntabilitas verifikasi dokumen pencalonan anggota legislatif. Sementara Danantara dan pemegang saham BUMN didorong memperkuat pemeriksaan persyaratan pendidikan serta rekam jejak calon direksi dan komisaris melalui mekanisme seleksi yang berlaku.
Joko menegaskan bahwa pemeriksaan harus berlaku adil dan tidak boleh tebang pilih berdasarkan afiliasi politik, kedekatan kekuasaan, maupun jabatan seseorang.
"Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi konsumsi politik dan berhenti pada perdebatan di ruang publik. Negara harus memastikan setiap dugaan yang memiliki dasar diperiksa secara serius. Jika terbukti ada pemalsuan ijazah, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu," kata Joko.
KAMAKSI menegaskan, tuntutan verifikasi dan uji forensik bukan bentuk tuduhan bahwa seseorang telah menggunakan ijazah palsu. Setiap orang tetap berhak atas asas praduga tak bersalah, sedangkan pembuktian harus dilakukan melalui prosedur hukum dan pemeriksaan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Integritas pejabat publik tidak cukup hanya dibangun melalui pernyataan dan pencitraan. Integritas harus dibuktikan melalui kejujuran, kompetensi, serta kepatuhan terhadap hukum," tutup Joko.
BERITA TERKAIT: