Tanggapi Gus Yahya, Said Didu: Yang Buat Beban Utang Segunung Siapa, Masak Mau Diperpanjang?

Namun, alasan dari sosok yang kerap disapa Gus Yahya itu dinilai tak korelatif dengan fakta yang dialami bangsa selama 7 tahun ke belakang.

"Demokrasi itu berdasarkan konstitusi bukan berdasarkan akal. Kalau berdasarkan akal maka akan terjadi perebutan kekuasaan sesuai akal masing-masing," ujar Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu melalui akun Twitter pribadinya, Senin (28/2).

Said Didu menduga, wacana penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden adalah sesuatu yang diagendakan segelintir kelompok untuk mempertahankan kuasanya dalam meraup keuntungan dari negara.

"Sepertinya perpanjangan masa jabatan akan terjadi sebagai agenda Oligarki. Gejala terlihat bagaikan makan bubur panas - mulai dari pinggir," tuturnya.

Maka dari itu, Said Didu merasa aneh apabila seorang Gus Yahya mendukung adanya penundaan pemilu, apalagi jika memakai alasan yang sama dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan juga Ketua PAN Zulkifli Hasan.

Dua ketum parpol itu menjadikan kondisi bangsa yang belum stabil akibat pandemi Covid-19 sebagai alasan penundaan pemilu. Hal yang hampir serupa dilontarkan Gus Yahya, dengan menyatakan "penundaan pemilu masuk akal karena ada berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa".

Namun, menurut Said Didu, pada faktanya persoalan bangsa yang muncul memang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai contohnya, dia menyinggung soal utang negara yang semakin menumpuk saat Jokowi menjabat, dan juga sejumlah persoalan lainnya.

"Yang buat beban bangsa dengan utang segunung dan beban lainnya sejak 2014 siapa? (Masak) Beban bangsa (mau) diperpanjang?" herannya.

"Kedua, kalau (memakai alasan) pemilu beban bangsa sekalian aja enggak usah ada pemilu. Ketiga, Ibu Kota Negara dan infrastruktur merugi, bukan beban?" sindir Said Didu menutup.