PCNU Purworejo: Gejolak Wadas Pecah Karena Ruang Dialog Tidak Berjalan Baik

Begitu dikatakan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purworejo, KH Zaenal Mustofa.

"Kebetulan saya tinggal di desa tetangga yang bisa dibilang setiap hari lewat Desa Wadas dan intens berinteraksi dengan masyarakat itu," kata Zenal Mustofa dalam keterangannya, Jumat (11/2).

Diceritakan Zenal, masyarakat Desa Wadas awalnya diinformasikan oleh pemerintah, tersiar berita bahwa di desa itu menurut penelitian mengandung batu andesit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan material Bendungan Bener.

"Setelah diinformasikan, masyarakat kemudian memberikan beragam tanggapan. Dari upaya sosialisasi secara masif oleh pemerintah, ada pihak dari masyarakat yang menolak kehadiran mereka (pemerintah) untuk sosialisasi," lanjutnya.

Lanjutnya, sejak awal rencana proyek strategis nasional Bendungan Bener itu dicanangkan, pemerintah terus berupaya melakukan sosialisasi dan mediasi kepada masyarakat di Desa Wadas. Namun, adanya pihak-pihak yang kontra membuat pendekatan persuasif tersebut tidak berjalan mulus.

"Mereka (kelompok kontra) sama sekali tidak mau dan menolak sosialisasi dari pemerintah, lalu memasang spanduk di jalan sebagai ekspresi rasa tidak sepakat. Kemudian pihak pro lama kelamaan muncul, dari situlah pihak pro dan kontra mulai ada jarak, padahal tetanggaan, komunikasi juga jadi tidak terlalu intens," tuturnya.

Zaenal mengungkapkan, kehadiran pihak kontra tersebut juga kerap membuat warga sekitar menjadi resah. Bahkan, acapkali menyebarkan teror disepanjang malam dan mengancam warga yang ingin menjual tanahnya.

"Sehingga mulai sangat tidak kondusif, kubu kontra juga sering melakukan konvoi pakai motor malam-malam, ke desa-desa tetangga yang disitu itu juga banyak pemilik-pemilik tanah yang ada di Desa Wadas, pernah juga menjelang subuh," terangnya.

Zaenal juga menyebutkan, pemerintah sebetulnya tidak menyerah begitu saja untuk melakukan berbagai pendekatan kepada warga Desa Wadas. Termasuk pada Selasa (8/2), peristiwa yang melibatkan tim pengukur tanah dan aparat penegak hukum.

"Puncaknya yang menjadi trending topik nasional, sebenarnya pemerintah waktu itu akan melakukan sosialisasi di balai desa termasuk pengukuran tanah, otomatis itukan dikawal polisi," katanya.

"Sebelum sampai di Balai Desa, mereka sudah dihadang masyarakat kontra yang sudah menyiapkan kayu, batu dan segala macam," pungkasnya.