Sebab, hal ini mengacu pada Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden secara hukum terjadi pada 12 November 2026, maka batas waktu 60 hari tersebut jatuh pada 11 Januari 2027.
"MPR tidak boleh menunda proses pengisian jabatan tersebut karena batas waktu yang ditentukan konstitusi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi," kata Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhtar Said dalam keterangan resmi pada Selasa, 17 November 2026.
Muhtar yang juga Peneliti Rechta Institute juga menjelaskan bahwa calon wakil presiden harus memenuhi persyaratan konstitusional.
Mulai dari integritas, kapasitas, serta kelengkapan administrasi yang harus diverifikasi secara objektif.
“Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, setiap calon harus melalui proses pemeriksaan persyaratan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Muhtar Said.
Itu sebabnya, Muhtar Said mendorong MPR untuk segera menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknis pemilihan Wakil Presiden yang selaras dengan UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR.
Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga legitimasi konstitusional proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
“MPR tidak cukup hanya menyelenggarakan sidang pemilihan secara formal. MPR juga harus memastikan bahwa prosesnya terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan SOP yang memberikan kepastian prosedur sekaligus membuka ruang partisipasi publik,” ujarnya.
Tidak lupa, Muhtar Said menekankan bahwa meskipun kewenangan memilih Wakil Presiden berada pada MPR, masyarakat tetap memiliki kepentingan konstitusional untuk mengetahui rekam jejak, integritas, dan kapasitas calon yang akan menduduki jabatan tersebut.
“Jangan sampai pemilihan Wakil Presiden hanya menjadi proses politik yang tertutup di antara elite. Jabatan Wakil Presiden adalah jabatan konstitusional yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, publik berhak mengetahui dan memberikan masukan terhadap calon yang diajukan,” jelasnya.
Sebelumnya, MPR RI menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
"Dalam Surat Presiden Presiden mengusulkan agar sidang Paripurna dalam rangka pemilihan Wakil Presiden RI diusulkan tanggal 9 Desember harinya Rabu 2026, mundur satu minggu. Dan dalam rapat gabungan (Ragab) tersebut menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

BERITA TERKAIT: