Komisioner KPU, Pramono Tanthowi Ubaid menerangkan, kendala logistik yang dihadapi jajarannya di kabupaten tersebut disebabkan aksi penolakan dari warga setempat.
"Di Kabupaten Yalimo ini ada kendala distribusi logistik disatu distrik, karena ada aksi pengepungan oleh massa untuk menolak distribusi logistik," ujar Pramono dalam jumpa pers di Hall Exibithion Ice BSD City, Tanggerang Selatan, Banten, Rabu (9/12).
Pramono menyebutkan, aksi penolakan distribusi logistik tersebut disebabkan tuntutan warga disatu distrik tersebut tidak menginginkan metode pemungutan suara coblos surat suara.
"Karena mereka menuntut agar pilkada dilakukan dengan cara
noken," jelas Pramono.
Kendati begitu, KPU memastikan metode pemungutan suara yang digunakan di Kabupaten Yalimo adalah coblos surat suara.
Adapun terkait keputusan penundaan pemungutan suaranya, KPU setempat akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Di Yalimo pada aturannya menggunakan kertas suara, sehingga sampai tadi pagi persoalan ini tidak bisa diatasi," ungkapnya.
"Kemungkinan akan dilakukan pilkada susulan," demikian Pramono Tanthowi Ubaid.