Sehingga, belakangan muncul isu adanya manuver politik di tubuh pemerintahan yang kerap melakukan kepentingan pribadi atau kelompok untuk persiapan pilpres 2024.
Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo lebih memprioritaskan partainya dibandingkan partai lain dalam menjalankan kebijakan.
“Saya melihat, itu memang seyogyanya, menurut saya partai pendukung diutamakan gitu ya. Partai pendukung utama seperti Pak SBY dulu didukung oleh Demokrat sebagai presiden, jumlah persentase yang diberikan kepada Partai Demokrat jauh lebih besar memang,†ucap Zuhro acara diskusi bertajuk "Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang
Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024", secara virtual, Rabu (28/10).
Zuhro mengatakan, adanya ketimpangan dalam kabinet Jokowi periode kedua ini, diasumsikan telah membuat kader banteng sedikit kecewa. Lantaran Jokowi, lebih condong kepada partai pendukungnya yang lain.
“Kita tahu, memang Partai Golkar merupakan pendukung dan mendeklarasikan duluan, dan sebagainya. Tapi, bagaimanapun Pak Jokowi itu adalah kader PDIP, kan nggak begitu, ada etika kan di situ,†katanya.
“Lah ini, kayaknya belum usai gitu ya, istilahnya itu kenyamanan PDIP, sebagai pendukung partai utama yang punya Pak Jokowi juga PDIP,†imbuhnya.
Dengan komposisi yang terbilang sedikit di jajaran menteri Jokowi, PDI Perjuangan dianggap tidak nyaman dengan posisi tersebut.
“Tentu tidak nyaman, dengan komposisi yang diletakkan itu. Bayangkan Menkonya saja, dua dari Golkar, Menko Ekonomi dan Menko Maritim dan Investasi ya, itu Golkar semua,†tandasnya.
BERITA TERKAIT: