Hingga akhirnya tagar #IndonesiaTerserah yang merupakan ungkapan kekecewaan para tenaga medis pun ramai di media sosial. Mereka kecewa karena perjuangan yang dilakukan selama ini seolah tak dihargai, baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum yang dengan cuek memenuhi mal dan tetap beraktivitas di luar rumah.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Nabil Haroen, pemantik tagar tersebut lantaran adanya fakta mengenai kerumunan masyarakat di McD Sarinah dan mencapai puncaknya saat pemerintah mengeluarkan kebijakan membuka seluruh moda transportasi. Membuat ribuan masyarakat berbondong-bondong ke bandara Soekarno-Hatta untuk keluar dari Jakarta.
Atas dasar tersebut, pria yang karib disapa Gus Nabil ini mendesak dan meminta pemerintah dapat menyusun kembali kebijakan-kebijakan antarkementerian yang tidak terpadu.
“Ada beberapa kebijakan yang saling bertolak belakang, misalnya antara PSBB dengan kebijakan transportasi antarkawasan. Kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron, menjadikan warga semakin bingung sekaligus kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah,†kata Gus Nabil kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).
“Komunikasi mitigasi pandemik tidak komprehensif, dan fakta di lapangan menujukkan itu,†tegasnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini juga meminta pemerintah agar lebih menghargai para tenaga medis yang menjadi garda terdepan percepatan penanganan Covid-19 melalui kebijakan yang tidak membuat masyarakat bingung.
“Pemerintah harus menghargai perjuangan tenaga medis Indonesia, juga dukungan orang-orang yang selama ini diam di rumah untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19,†paparnya.
Dia menambahkan kebijakan antarkementerian harus sinkron guna memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19, agar apa yang telah dilakukan masyarakat selama ini membuahkan hasil. Virus corona jenis baru itu mampu ditekan penyebarannya lewat kedisplinan masyarakat mentaati aturan PSBB.
“Jadi jelas bahwa jangan sampai perjuangan panjang ini sia-sia, karena kebijakan yang salah sasaran dan komunikasi antarkementrian/antarpejabat yang tidak terpadu,†tandasnya.