Jokowi mengaku mendapat laporan dari kepala daerah di tingkat provinsi atau gubernur mengenai efektivitas kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
"Laporan yang saya terima dari para gubernur, baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak menerapkan PSBB, memang kesimpulannya yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran covid ini adalah unit masyarakat yang paling bawah," ujarnya di Istana Bogor, Senin (18/5).
Karena laporan itu, mantan walikota Solo ini meminta kepada kementerian terkait yang mengurusi pemerintahan daerah, untuk mengoptimalkan peranan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat desa.
"Oleh sebab itu, saya minta kepada menteri yang terkait, dengan ini saya minta seluruh kepala daerah memperkuat gugus tugas di tingkat RT, RW atau desa. Atau misalnya di Bali ada desa adat, ini penting sekali, kuncinya di sini gugus tugas tingkat RT, RW atau desa atau desa adat," tuturnya.
Selain itu, Jokowi juga memminta jajarannya yang mengurusi fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan fungsi puskemas dalam hal pemeriksaan hingga perawatan korban Covid-19.
"Fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu puskesmas harus diperkuat, karena kita punya 10.134 di seluruh tanah air, dan 4.000, di antaranya adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Selain itu, ada 4.483 dokter praktik keluarga, ditambah klinik-klinik pertama yang melayani JKN ini betul-betul perlu diaktifkan," pintanya.
"Sehingga puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sample, pelacakan dan penelusuran kasus covid di wilayah itu juga, menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG," demikian Joko Widodo.