Hal itu disampaikan Direktur Riset SETARA institute Halili kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).
"Saya kira MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa apapun," kata Halili.
Menurutnya, jika MUI kembali mengeluarkan fatwa terkait kasus Sukmawati, dikhawatirkan akan mengulangi kasus yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Kala itu MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahok dinyatakan melakukan penistaan agama.
"Jangan mengulangi masalah yang kesekian kali, fatwa yang sebelumnya misal soal Ahok sebuah kesalahan," ujar Halili.
Ia juga mengingatkan bahwa MUI bukan lembaga hukum yang dijadikan sumber pengambilan hukum. Fatwa, kata dia, hanya sebatas rekomendasi dan imbauan yang itu bukanlah perundang-undangan.
"Maka fatwa MUI menurut saya bukan sumber hukum apapun dalam konteks ketatanegaraan kita, sehingga MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa apapun mengeni itu," paparnya.
Sebab, kata Halili, kasus Sukmawati bukanlah kasus yang berkaitan dengan penodaan agama. Menurut dia, video full pernyataan Sukmawati tidak bisa disimpulkan sebagai pernyataan yang mengandung unsur penodaan agama.
"Saya tidak melihat itu, artinya dalam konteks itu biarkan saja statemen ibu Sukmawati itu sebagai bagian dari kebebasan berpendapat," tutur Halili.
"Ketika ada orang tidak setuju dengan statemen itu, gunakan saluran mengemukakan pendapat yang sama, bikin diskusi, gunakan media mainstream untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pandangan Sukma," tutupnya.
Sebelumnya, Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa sebagai pernyataan sikap atas pernyataan Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Soekarno.
Majelis Ulama Indonesi (MUI) tidak perlu mengeluarkan fatwa terkait pernyataan Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama RI Soekarno. 
