Emrus Sihombing: Pemilu Telah Selesai, Akhirilah Politik Identitas

Pemilu telah selesai. Kini saatnya melakukan rekonsiliasi kebangsaan dengan menghapus segala perbedaan dan perselisihan tersebut.

"Kita harus move on dan menatap Indonesia yang lebih baik ke depan. Akhirilah politik identitas, akhirilah pilihan diksi yang membuat posisi orang lain tidak nyaman, akhirilah memvonis orang lain seperti menuduh berbuat curang," ujar Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing dalam keterangannya di Jakarta.

Emrus menilai, selama kampanye Pemilu kemarin, ada semacam komunikasi politik yang kadang memunculkan pilihan diksi yang tidak edukatif di tengah masyarakat. Bahkan ada lontaran-lontaran yang membuat pihak tertentu tidak nyaman dengan pesan tersebut.

Hal itu jelas tidak sesuai dengan nilai sila Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

"Saya garis bawahi kata beradab. Komunikasi politik juga harus beradab jadi semua aktivitas kehidupan kita harus beradab, ekonomi beradab, politik beradab, komunikasi politik juga beradab, lontaran pesan yang disampaikan juga harus pilihan diksi yang beradab, karena itu landasan Pancasila," tuturnya.

Untuk itulah, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan mengajak seluruh bangsa untuk kembali ke alam realitas dengan kembali berkontribusi membangun bangsa dan negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 45 yaitu memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat juga tidak lagi memperbincangkan perbedaan atas dasar agama, suku, atau apapun yang sifatnya mempertajam perpecahan. Tetapi memperbincangkan tentang program atau segala perbaikan program pembangunan juga mengkritisi hal-hal yang dinilai dari melenceng dari komitmen kebangsaan.

"Sekarang kita bersyukur sudah ada presiden terpilih, 2019-2024. Biarlah presiden terpilih menyusun kabinet dan programnya untuk mewujudkan janji-janjinya di masa kampanye," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menyikapi keriuhan medsos. Pasalnya, ia melihat banyak pesan di medsos yang isinya hoax, hate speech, dan pesan yang tidak memiliki rasa tanggung jawab.

Sebetulnya, lanjut Emrus, beberapa pesan medsos dikendalikan oleh seseorang atau pun komputer. Jadi seolah-oleh sosmed satu dan yang lain saling berseberangan, saling mengkritik, saling menjatuhkan.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah kecerdasan masyarakat terhadap sosmed, sehingga tidak mudah tergiring dan percaya begitu saja,” tukasnya.

Untuk menyikapi keliaran di sosmed ini, Emrus menyarankan agar masyarakat tidak menanggapi bila ada pesan atau konten medsos yang tidak beradab.

Kedua perlu dipikirkan bersama ke depan dibuat Perppu agar nanti ada UU medsos, di mana setiap pemilik akun harus mendaftarkan KTP sehingga segala bentuk pesan dan konten yang dibuat bisa teridentifikasi.

Menurutnya, langkah itu bukan bagian dari membatasi kebebasan berpendapat, tetapi untuk mempermudah mengidentifikasi pembuat konten. Pasalnya, ruang publik itu bukan hanya milik pegiat medsos, tetapi milik bersama.