PSI Dukung Perluasan Lahan Sawit Dimoratorium

Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pihaknya mendukung segala pengelolaan sawit yang baik, tidak merusak lingkungan, tidak berkonflik dan bersertifikasi. Sementara lahan sawit yang merusak lingkungan harus tetap dilawan.

Atas alasan itu, dia menyatakan dukungan pada Instruksi Presiden (Inpres) 8/2018 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 19 September lalu. Inpres ini menjadi tanda moratorium terhadap perluasan lahan perkebunan sawit selama tiga tahun.

“Untuk yang melanggar aturan, penegakan hukum harus diterapkan dengan konsisten,” ujar Raja Juli dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (23/9).

Sementara itu, politisi PSI Surya Tjandra berharap melalui moratorium ini, pengelolaan industri sawit akan membaik. Termasuk mengurangi konflik lahan antara perkebunan besar dengan perkebunan kecil, masyarakat lokal, atau masyarakat adat.

“Permasalahan lingkungan yang pelik juga diharapkan dapat diselesaikan dengan penerapan standar keberlanjutan yang konsisten, melalui pelaksanaan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang wajib, serta standar keberlanjutan lain yang mungkin lebih kuat dan dapat diterima di pasar ekspor sawit,” tegasnya. [ian]