Sekjen PKS Yakin Pemerintah Berkomitmen Berantas LGBT

Dalam pertemuan santai yang berlangsung di Warung Soto Bauntung Batuah, kawasan Handil Bakti, Minggu, 15 November 2026, ia mendapat pertanyaan langsung dari warga mengenai sejauh mana komitmen negara dan pemerintah dalam membendung fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Menanggapi aspirasi tersebut, Habib Aboe menegaskan bahwa secara konstitusional maupun regulasi di tingkat pusat dan daerah, negara memiliki pagar hukum yang tegas untuk membentengi nilai-nilai keluarga dan ketertiban umum dari penyebaran perilaku menyimpang tersebut.

"Masyarakat tidak perlu ragu soal landasan hukum kita. Secara konstitusi maupun undang-undang, negara kita tidak pernah mengakui pernikahan sesama jenis. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta tafsir Pasal 28B UUD 1945 sudah sangat jelas, perkawinan yang sah itu hanya antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan," ujar Habib Aboe.

Ia juga menjelaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk menindak tegas aktivitas menyimpang yang meresahkan masyarakat di ruang publik maupun yang menyasar generasi muda.

"Jika aktivitas itu sudah masuk ke ranah publik dan melanggar kesusilaan di muka umum, apalagi melibatkan anak di bawah umur, ada unsur paksaan, atau pornografi, maka tindakan pidana pasti dikenakan. Aturannya jelas tertuang dalam Pasal 292 KUHP maupun ketentuan asusila sesama jenis dalam KUHP Baru," tegas legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut.

Lebih lanjut, Habib Aboe memaparkan bahwa di daerah yang memiliki kekhususan seperti Provinsi Aceh, penegakan hukum bahkan diatur lebih spesifik melalui otonomi khusus syariat Islam. 

Melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perilaku homoseksual dan lesbian dikenai sanksi hukum fisik berupa uqubat cambuk bagi para pelakunya.

Menurut Habib Aboe, komitmen pemerintah pusat saat ini juga semakin diperkuat dengan diterbitkannya regulasi strategis terbaru yang memandang persoalan ini dari sudut pandang ketahanan nasional.

"Pemerintah juga sudah sangat serius melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Dalam Perpres tersebut, penyebaran budaya LGBTQ secara resmi ditetapkan sebagai salah satu ancaman nonmiliter berdimensi sosial budaya dan ideologi yang dapat mengancam kedaulatan serta ketahanan keluarga bangsa Indonesia," pungkasnya.

Dialog yang berlangsung hangat sembari menyantap hidangan khas Banjar tersebut diakhiri dengan ajakan Habib Aboe kepada para orang tua dan tokoh masyarakat di Handil Bakti untuk terus memperkuat ketahanan keluarga dan pengawasan pergaulan anak sejak dini.