Sikap ini disampaikan Ketua MUI Bidang Hukum, Wahidudin Adam saat dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum dan HAM MUI secara daring dengan tema "Penyadapan Presiden: Antara Lawfull Interception dan Masa Depan Ormas dan Negara Indonesia," di Jakarta, dikutip Minggu 15 November 2026.
Ia mempertanyakan bagaimana mungkin tanpa izin dari pengadilan seorang mantan Kapolri bisa melakukan penyadapan terhadap Presiden dan tokoh ormas seperti MUI, NU, Muhamadiah dan Ormas lainnya.
“Hal ini jelas akan membuat resah dan melanggar hukum,” kata Wahidudin.
Ia menyatakan karena itu pemerintah bersama DPR perlu membuat regulasi penyadapan agar memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tokoh ormas dan tokoh tokoh lainnya.
Menurut Wahidudin, dasar dibuatnya RUU Penyadapan ini, selain karena kebutuhan negara juga karena sudah ada perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Ahli psikologi forensik, Reza Indragiri, menyampaikan pola penyadapan Presiden bukan terjadi pada periode ini saja, jika merujuk sejarah pada 1965 sudah pernah terjadi penyadapan yang dilakukan DN Aidit kepada Soekarno.
Lalu ada pula penyadapan terhadap Presiden BJ Habibie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disadap oleh Australia dan tentu yang terbaru adalah Presiden Prabowo disadap oleh LSP.
“Realitas ini jelas menegaskan perlunya dibuat regulasi mengenai penyadapan,” kata Reza.
Menurut dia, kasus kali ini bukan pelanggaran hukum biasa melainkan sudah masuk operasi intelijen gelap sehingga perlu dilakukan kontra intelijen.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera membahas RUU Penyadapan menyusul ditetapkannya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka kasus penyadapan. 
BERITA TERKAIT: