Terkait dengan ini, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, mempertanyakan hal tersebut, apakah tujuan mereka kembali; apakah untuk menjalani kehidupan normal; atau kembali untuk mewujudkan rencana ISIS membangun kekhalifahan di Asia Tenggara.
Menurut Bambang, pemerintah memang memberi kesempatan bagi untuk mengikuti program deradikalisasi. Namun harus pasti juga, apakah mereka tulus mengikuti program seperti itu, atau hanya dijadikan semacam kamuflase untuk menutup-nutupi kegiatan mereka sebagai pendukung ISIS.
Bambang menilai, ada semacam gelagat bahwa sel-sel terorisme di Indonesia juga memberi respons positif terhadap rencana ISIS membangun basisnya di Asia Tenggara. Kelompok-kelompok teroris itu sudah terang-terangan melampiaskan kebencian pada segenap jajaran Polri.
"Sejumlah prajurit Polri telah menjadi target serangan. Kelompok-kelompok itu yang diduga mendalangi ricuh pasca aksi damai 411. Mereka menunggu Polisi lengah untuk bisa merampas senjata. Apalagi, ada WNI yang sangat dipercaya pimpinan ISIS. Sosok WNI itu diduga mendalangi bom Sarinah. Bukan tidak mungkin, kelompok yang merencanakan ledakan bom di Istana Negara itu juga memiliki keterkaitan dengan WNI yang menjadi pentolan ISIS," kata Bambang beberapa saat lalu (Kamis, 22/12).
Indikasi terbaru, sambung Bambang, tentu saja yang berkait dengan rencana makar. Polisi telah menjadikan tersangka terhadap sejumlah orang yang diduga merencanakan makar. Penyelidikan polisi bahkan sudah cukup jauh, karena bisa mengidentifikasi penyandang dana makar, termasuk pihak yang mengirim dan menerima dana itu.
"Semua indikasi itu memang belum tentu saling berkait. Katakanlah satu sama lainnya terpisah. Namun, bisa saja semua indikasi yang merongrong ketahanan nasional itu memang dirancang oleh sebuah kekuatan besar yang tidak pernah diketahui oleh para perencana makar maupun kelompok-kelompok teroris di dalam negeri. Kekuatan-kekuatan anti-pemerintah atau anti-Indonesia itu tentu sudah menyusun skenario untuk memperlemah ketahanan nasional sambil merongrong keutuhan NKRI," tegas Bambang.
Karena itu, sambung Bambang, menjadi masuk akal dan patut dipahami jika Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini harus melakukan konsolidasi politik sambil menggemakan urgensi menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah, dan juga Panglima TNI serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah membaca adanya gerakan untuk mengimpor radikalisme ke Indonesia, jika ISIS gagal di Timur Tengah.
Berdasarkan kecenderungan itu, lanjutnya, segenap komponen rakyat Indonesia tentu patut belajar dari penderitaan rakyat Irak dan Rakyat Suriah. Jutaan rakyat dari kedua negara itu harus meninggalkan kampung halaman mereka karena pemerintah Suriah dan Irak, hingga kini, gagal melumpuhkan ISIS.
"Kalau sudah begitu, mengapa masyarakat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, harus memberi ruang kepada ISIS dan pengikutnya membangun basis di kawasan ini?" tanya Bambang.
Bambang mengingatkan, ketika ISIS memilih wilayah Filipina Selatan sebagai basis, secara tidak langsung juga menghadirkan persoalan bagi Indonesia karena pilihan ISIS itu berdekatan dengan pulau Kalimantan dan Sulawesi. Maka, selain memberi perlakuan hukum ekstra tegas kepada terduga dan tersangka teroris, pemerintah pun perlu memperkuat kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri. Peran dan efektivitas kerja intelijen serta Densus 88 Anti Teror menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya melumpuhkan jaringan ISIS di dalam negeri.
Tidak kalah pentingnya, tegas Bambang lagi, adalah keberanian pemerintah mengambil inisiatif kerjasama dengan anggota ASEAN lainnya. Perlakuan khusus terhadap wilayah perairan Filipina Selatan menjadi sangat relevan. TNI dan kekuatan militer dari anggota ASEAN lainnya patut bekerjasama membersihkan perairan Filipina Selatan dari aktivitas terorisme.
"Kalau Filipina Selatan akan menjadi basis ISIS, perairan di wilayah itu akan dimanfaatkan untuk suplai persenjataan dan peralatan lain yang dibutuhkan ISIS. Kalau sekarang Abu Sayyaf masih sibuk membajak dan meminta uang tebusan, pada waktunya nanti mereka akan belanja persenjataan untuk mempekuat aktivitas ISIS. Kalau kemungkinan ini tidak ditangkal sejak dini, ketahanan nasional akan menghadapi ujian yang berat," demikian Bambang.
[ysa]
. Jelang akhir Oktober 2016, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengemukakan bahwa sebanyak 53 WNI yang pendukung jaringan terorisme ISIS di Suriah dan Irak telah kembali ke Indonesia. Masalah ini pun telah dilaporkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurut Suhardi, masih ada ratusan WNI yang berada di markas ISIS. 
