"Di Indonesia, selalu ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan segala cara," tulis Hasto dalam keterangan yang disebarkan ke masyarakat umum.
Apalagi, dia mengingatkan, dalam waku dekat akan dilakukan negosiasi terhadap penguasaan blok-blok minyak, gas, batubara, dan berbagai mineral lainnya.
"Persoalan Freeport dipastikan mengundang berbagai kepentingan untuk masuk. Para pembantu Presiden harus paham untuk melindungi Presiden dari berbagai pengaruh tersebut," sambungnya.
Pada titik inilah, masih kata Hasto, nasionalisme seluruh pembantu Presiden memiliki arti penting. Mengutamakan kepentingan nasional harus menjadi credo mereka.
"Memiliki warga negara ganda akan merancukan dedikasi warga negara Indonesia terhadap bangsa dan negara," tegas dia.
PDIP mendesak agar investigasi untuk memastikan bahwa Archandar Tahar memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing harus dilakukan.
"Bila sekiranya hal tersebut benar, maka negara tidak boleh kalah di dalam menjamin pelaksanaan perintah konstitusi danUU yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan," demikian Hasto.
[dem]