Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa tuduhan itu merupakan persoalan fundamental yang terkait dengan kedaulatan negara, dan pentingnya ketaatan tunggal bahwa Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda, terlebih bagi pejabat negara yg memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya alam.
"Harus ada klarifikasi menyeluruh, mengingat UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan secara tegas menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri," katanya dalam keterangan yang disebarkan ke masyarakat luas.
"Atas dasar hal tersebut, sekiranya Archandra Tahar memilki kewarganegaraan Amerika Serikat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius, dan implikasinya tidak dapat menjadi pejabat negara," sambung Hasto.
Dia mengatakan, pihaknya mencermati upaya pihak tertentu yang sengaja menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit sehingga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon menteri dibahas menjelang reshuffle beberapa waktu lalu.
"PDIP meyakini bahwa Presiden akan konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan UU Kewarganegaraan dan UU Kementrian Negara dengan selurus-lurusnya," demikian Hasto.
[dem]
Pimpinan PDI Perjuangan bereaksi keras atas tuduhan dwi kewarganegaraan yang dialamatkan kepada Menteri Archandra Tahar. 
