Perbaikan Ekonomi Dan KPK Baru Pertaruhan Jokowi-JK

Tantangan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2016 sudah banyak menanti. Publik berharap ada perubahan yang dibuat pemerintah tahun depan.

Riset Founding Fathers House (FFH) menunjukkan publik meminta pemerintah jangan terlalu kompromi dengan partai politik dan Presiden Jokowi lebih tegas dan cepat dalam bersikap dan dalam mengambil kebijakan.

Publik juga berharap ada perbaikan keadaan ekonomi dan tidak ada kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada tahun mendatang, serta penegakan hukum yang adil atau tidak tebang pilih dan penangkapan pelaku korupsi.

"Dalam bidang politik, 22.3 persen publik berharap JKW-JK jangan terlalu kompromi dengan partai politik (KIH), 16.4 persen publik berharap JKW-JK harus lebih tegas dan cepat dalam bersikap serta mengambil kebijakan, 10.3 persen publik berharap komunikasi diantara menteri Kabinet Kerja ditingkatkan, 6.2 persen publik berharap hubungan antar lembaga diperbaiki," kata Peneliti Senior FFH, Dian Permata, menyampaikan survei refleksi akhir tahun di Jakarta (24/12).

Di bidang ekonomi, 23.3 persen publik berharap ekonomi membaik. 20.8 persen publik berharap tidak ada kenaikan harga BBM atau Tarif Dasar Listrik (TDL), 18.7 persen publik berharap harga sembako stabil, 14,5 persen publik berharap pengangguran berkurang, 11.6 persen publik berharap pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan baru/lowongan PNS, 8.1 persen menjawab lainnya, dan 2,2 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Di bidang hukum, 34 persen publik berharap adanya penegakan hukum yang adil, 22.9 persen publik berharap pelaku korupsi ditangkap, 17.6 persen publik berharap aparat penegak hukum yang bersih, 9.1 persen publik berharap adanya kepastian hukum, 8.3 persen menjawab lainnya, dan 7.8 persen tidak tahu atau tidak jawab.

"Terpilihnya pimpinan KPK baru menjadi pertaruhan bagi citra pemerintahan Jokowi-JK. Apakah ekspektasi publik yang tinggi tentang harapan di bidang hukum itu dapat diwujudkan atau tidak? Jika KPK pimpinan baru itu tidak dapat melaksanakan harapan publik itu maka efeknya berpengaruh pada Jokowi-JK," tukas Dian.[dem]