Peneliti Forum Masyarakat untuk Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, dorongan sejumlah internal DPR untuk realisasi pelaksanaan mega proyek makin memperlihatkan aroma permainan dari rencana tersebut.
Gencarnya promosi juga tidak sejalan dengan proses standar pengusulan program di DPR.
"Hal ini menimbulkan dugaan bahwa bisa jadi terkait rencana pembangunan gedung ini hanya desain satu dua orang atau sekelompok orang di parlemen dan kesekjenan," katanya saat dihubungi, Kamis (27/8).
Apalagi, sama sekali belum ada desain gedung yang akan dibangun. Hal ini nantinya akan merepotkan penyusunan anggaran.
"Akhirnya bisa saja mereka mengajukan anggaran yang fantastis untuk kebutuhan yang sangat terbatas. Mark up juga paling mungkin dilakukan dalam kondisi perencanaan yang kacau balau ini," beber Lucius.
Untuk itu, dia meminta Tim Implementasi Reformasi DPR bertanggung jawab atas banyak kejanggalan dalam proses perencanaan awal mega proyek yang dianggarkan senilai Rp 2,7 triliun itu.
"Dari mana tim ini bisa optimis padahal banyak hal standar yang belum terpenuhi dari rencana mereka," tegas Lucius.
[zul]
BERITA TERKAIT: