Kualitas Reses DPR Perlu Didorong Agar Lebih Bertanggung Jawab

"Berbagai kejadian yang masih lekat dalam ingatan baru-baru ini, misal soal program penjaminan sosial pemerintah yang butuh manajemen yang baik, polemik Perppu Pilkada, atau dampak kenaikan bahan bakar minyak, dapat dikeluhkan oleh rakyat kepada para wakilnya yang mulia. Masa reses inilah momentum yang tepat bagi rakyat untuk mendapatkan klarifikasi kongkrit dari para wakilnya," ujar Direktur Kajian dan Program Centre for People Studies and Advocation (CePSA) Fredy Umbu Bewa Guty, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (11/12).

Fredy memandang pada masa reses inilah sebenarnya kesempatan bagi rakyat atau konstituen pemilih untuk mendengarkan laporan kinerja, menyampaikan aspirasi, dan bahkan memberikan kredit serta punishment (moral dan politik) terhadap para wakilnya yang duduk di institusi perwakilan tinggi negara itu. Sayangnya, selama ini sangat sedikit laporan substantif dari pelaksanaan reses yang kontruktif bagi perubahan kesejahteraan rakyat, termasuk kegiatan reses yang diberitakan oleh media massa mainstream.

Kualitas reses perlu didorong agar lebih bertanggung jawab. Proses pelaksanaan reses benar-benar dijalankan sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran politik anggota dewan kepada rakyatnya. Di samping itu, jumlah dana negara yang cukup besar untuk pelaksanaan reses para anggota dewan, perlu dipertanggungjawabkan secara transparan, bukan lagi ditumpuk sebagai kekayaan anggota dewan yang ditimbun, dan kemudian nanti akan digelontorkan menjelang pelaksanaan pemilu.

Menurut Fredy, jika DPR ingin berbenah diri dan membenahi proses demokrasi yang jujur, maka masa reses kali ini bukan saja seremonial atau silaturahmi biasa antara rakyat dan wakilnya. Namun lebih daripada itu, masa reses kali ini dapat benar-benar menjadi ujian, bagi rakyat untuk mengawal dan menilai kinerja wakilnya, sedangkan bagi anggota dewan, ini adalah proses mendengar dan mempertanggungjawabkan simbol representatifnya sebagai wakil atau penyambung lidah rakyat. [rus]