"Oleh sebab itu, hemat saya, ukuran yang lebih masuk akal adalah dengan memakai platform, rencana strategis, program jangka pendek, menengah, dan panjang," kata ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, lewat dinding
facebook pribadinya, beberapa saat lalu.
Dengan ukuran itu, maka akan bisa dilihat dan dievaluasi kinerja Pemerintah dan aparatnya secara konkret, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Termasuk dalam hal ini, bagaimana presiden memberikan arahan kepada kabinetnya dan melakukan pengawasan yang efektif.
"Wahasil, omongan Denny JA soal ukuran 100 hari untuk menilai kemampuan dan atau keberhasilan Pemerintah Jokowi dan Kabinetnya perlu dikritisi dan tidak perlu dipandang sebagai kewajiban," tegasnya.
Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, di twitternya tadi pagi, mengatakan, ukuran Joko Widodo mampu bekerja sebagai presiden yang baik atau tidak akan terlihat dari dua hal. Pertama, figur-figur yang dia percaya duduk sebagai menteri. Kedua, prioritas progam kerja dalam 100 hari pertama. (Baca:
Denny JA: Figur Menteri dan Program 100 Hari Ukuran Kemampuan Jokowi!).
"Itu hanya meniru apa yang populer di Amerika Serikat di mana para Presidennya biasanya punya agenda 100 hari. Tetapi di sana pun hal itu bukan ukuran untuk menilai secara objektif maupun politis keberhasilan mereka," ujar Hikam.
Publik Indonesia perlu mengkritisi gagasan dan praksis yang seolah menarik dan populer, tetapi kemudian salah terap dan malah kontraproduktif.
"Denny JA, sebagai tokoh yang berpengalaman akademis di AS dan memiliki pengaruh besar melalui lembaga kajian dan surveinya, mestinya mendidik bangsa ini dengan 'bener dan pener' (tepat)," seru Hikam.
[ald]
Kalau pemerintahan Jokowi-JK ingin memberi kesan kepada publik bahwa mereka mampu bekerja serius untuk perubahan yang lebih baik, maka ada berbagai strategi komunikasi publik yang bisa digunakan meyakinkan masyarakat. 
