"Jadi, ada pihak-pihak yang memberikan masukan kepada Tim Transisi, dan pihak-pihak ini adalah tokoh-tokoh yang kredibel di sektor perminyakaan. Bahkan, menjabat sebelumnya di era pemerintahan Pak SBY," beber Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta (Selasa, 23/9).
Menurutnya, dari masukan para tokoh berkompeten, Tim Transisi kemudian melakukan kajian mendalam. Hasilnya, perlu dilakukan audit sektor migas.
"Dalam audit itu salah satunya terkait dengan Petral di situ. Baik dari aspek perpajakannya," ujar Hasto.
Dia menjelaskan, apabila Petral dibubarkan maka pasokan minyak Indonesia dilakukan dengan pendekatan-pendekatan pemerintah baik secara politik maupun historis.
"Termasuk dengan Timur Tengah, termasuk negara lain, hanya political will-nya yang kurang. Kedua, tentu saja mengamankan dari aspek produksi nasional kta. Dari pendekatan hulu-hilir produksi minyak mentah kita," jelas Hasto.
Namun, dia memastikan bahwa audit terhadap perusahaan-perusahaan pengelola minyak masih menjadi kajian Tim Transisi. Hal itu, nantinya, tergantung dari keputusan capres terpilih Joko Widodo.
"Iya masih kajian yang merupakan usulan dari tokoh-tokoh energi," demikian Hasto.
[zul]
BERITA TERKAIT: