Menurut Direktur Indonesia Monitoring Center (IMC), AH Wakil Kamal, Jokowi-JK dapat merealisasikannya dimulai dengan tidak adanya orang-orang kotor dan para mafia, termasuk yang tersangkut masalah hukum dalam kabinet atau struktur pemerintahan atau non kementerian Jokowi-JK.
Dia sayangkan, di dalam rumah tim transisi Jokowi-JK yang merumuskan berbagai kebijakan terkait dengan keberlangsungan pemerintahannya maupun menyusun poryeksi kabinet, terdapa dua nama kakak beradik Rini Soemarno dan Ari Soemarno. Rini Soemarno adalah kepala staf rumah transisi sedangkan Ari Soemarno adalah Ketua Pokja Energi.
IMC mengenal keduanya sebagai orang yang tidak bersih dan pernah terlibat masalah hukum. IMC mencurigai Jokowi-JK bersiap memasukan pemain lama mafia minyak dan gas di jajaran kabinetnya.
Disebutnya, Ari Soemarno merupakan mantan Dirut Pertamina yang berpotensi menghasilkan kebijakan sumir di sektor migas dan bisa menyerang balik komitmen dari Jokowi-JK. Dia menuding, sebelum jadi Dirut Pertamina Ari Soemarno pernah diduga terlibat korupsi di sektor perikanan senilai Rp 1,7 triliun. Sedangkan Rini Soemarno sebagai mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai
track record pernah terlibat masalah hukum, pemain lama dalam mafia migas dan pernah memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.
Belum lagi, lanjut Wakil Kamal, Rini Soemarno pernah diperiksa Panja DPR saat menjabat Menteri karena diduga melakukan pelanggaran prinsip UU Pertahanan Negara dalam proses imbal dagang pesawat tempur Sukhoi, Helikopter dan peralatan militer dari Rusia yang diduga merugikan negara.
"Dengan beberapa fakta ini kami menyayangkan jika pemerintahan Jokowi-JK dalam menciptakan revolusi mental untuk pemerintahan yang bersih melibatkan keduanya," ujarnya, dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Maka IMC meminta kepada Jokowi untuk lebih jeli melihat rekam jejak dalam menentukan orang-orang yang akan duduk di dalam kabinetnya.
[ald]
Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 dituntut menepati janji mereka dalam tiap kampanye yaitu menciptakan revolusi mental dan pemerintahan bersih. 
