"Jokowi itu tidak punya kekuatan mayoritas, dia tidak kuat sendirian. Dia tergantung partai pendukung makanya bisa menang," kata pakar politik, Arbi Sanit, kepada
Rakyat Merdeka Online, Jumat (15/8).
Beberapa hari lalu, Boni Hargens meminta PKB untuk keluar dari koalisi kalau tidak mau menerima syarat menteri dilarang merangkap jabatan struktural di partai."Kalau PKB tidak mau syarat dari pak Jokowi, ya keluar," tegas
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu.
Menurut Arbi, adalah wajar jika PKB meminta jatah kursi kabinet mengingat PKB-lah satu-satunya partai Islam yang mendukung Jokowi. Selama belum ada sistem presidensial yang murni dan selama berlakunya sistem multi partai bercampur presidensial, maka Jokowi harus memperhatikan pembagian kekuasaan di antara koalisinya.
"Kalau presidensial murni memang tidak boleh minta-minta. Kalau presidensial murni dia (Jokowi) punya kekuatan mayaritas sesuai sistem. Tapi sekarang dia tidak punya kekuatan sendiri, dia tergantung partai pendukung," terang ilmuwan politik dari Universitas Indonesia itu.
Bagi-bagi kekuasaan di antara partai koalisi membuat presiden seolah tidak bisa mandiri. Namun, itulah konsekuensi dari sistem politik yang berlaku sekarang, yang hasilnya adalah kabinet tidak profesional.
Arbi juga menegaskan bahwa komitmen "koalisi tanpa syarat" yang dibangun Jokowi-JK tidak kuat dijadikan dasar untuk menentukan bentuk kabinet semaunya.
Maka, Jokowi harus jadikan agenda mengubah UU politik menuju presidensial murni itu sebagai prioritas kerja dalam 100 hari pertama.
"Kalau sekarang mau dia paksakan, apa kekuatannya selain partai koalisi? Sekarang apa maunya Jokowi dan Boni Hargens?" sindir Arbi merujuk pada pernyataan Boni Hargens.
[ald]
Sikap pengamat politik muda, Boni Hargens, yang ikut campur dalam urusan koalisi politik Jokowi-JK dan bahkan menantang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk keluar dari koalisi, mendapat kritikan tajam. 
