"Penyelenggara pemilu, pengawas dan aparatur kepolisian harus berani dan tegas menindak semua upaya penyelewengan hasil pilpres," kata pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, beberapa waktu lalu (Kamis, 10/7).
Rudi pun menyayangkan lembaga survei yang tega mengorbankan rakyat dalam konflik melalui publikasi quick count yang tak jelas metodologi dan rekam jejaknya. Padahal seharusnya quick count tak menciptakan turbulensi politik apalagi sampai menuju bencana demokrasi.
Menurut Rudi, ada dua tanggung jawab lembaga survei yang melaksanakan quick count . Pertama, tanggung jawab ilmiah agar eksistensi kebenaran dan kredibilitas ilmu pengetahuan bisa dipertahankan. Kedua, tanggung jawab politik dengan tidak semata-mata mengejar kepentingan politik dan kekuasaan, tetapi perlu menjaga agar demokrasi tetap pada tracknya menuju demokrasi terkonsolidasi.
Dalam penilaian Rudi, faktanya ada sejumlah lembaga yang tak punya rekam jejak dan memiliki kredibilitas. Beberapa diantaranya bisa dikatakan sebagai lembaga abal-abal, yang dalam banyak momentum politik dan pemilu, hanya bertindak sebagai pemain proyek. Ini tentu saja sangat ironis sebab menggadaikan ilmu demi kepentingan politik.
"Mereka dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan kekuasaan semata hingga kebenaran pun dimanipulasi," kata Rudi.
Padahal apapun kebutuhan penggunaan hitung cepat dalam politik dan pilpres ini, mestinya tidak boleh keluar dari jalur pengetahuan dan kebenaran.
"Sekalipun keberpihakan politik itu adalah hak asasi setiap orang, tetapi kredibilitas dan profesionalisme lembaga penelitian beserta orang-orangnya tidak boleh digadai hanya demi kepentingan pribadi dan golongan," ucap Rudi.
[rus]
. Rakyat Indonesia harus mengawal dan mengawasi terus hasil pilpres agar tidak dirampok dan diambil dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. 
