Padahal, yang terjadi sesungguhnya rezim SBY-Boediono adalah rezim penerus Orde Baru karena semua kebijakannya hampir sama. Demikian disampaikan aktivis anti-Orde Baru, Ahmad Kasino, dalam pernyataan persnya yang diterima
Rakyat Merdeka Online, Senin sore (16/12). Dia mengkritik keras tumbuhnya kerinduan rakyat pada stabilitas Orde Baru.
Dia ingatkan, cita-cita reformasi pada tahun 1998 adalah merobohkan sistem Orde Baru yang otoriter, korupsi, kolusi dan nepotisme. Strategi pembangunan Orba yang hanya mementingkan pertumbuhan dan stabilitas membuat kue pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir oligarki Orde Baru yang punya akses cukup dekat pada kekuasaan. Rakyat hanya menjadi objek kekuasaan sehingga kemiskinan dan kebodohan melekat pada ketidakberdayaan rakyat.
"Pancasila dan UUD 1945 yang luhur pada masa Orba hanya dipakai sebagai stempel dan program indoktrinasi kepada rakyat untuk tidak bersikap kritis karena kalau bersikap kritis maka akan dianggap sebagai penggangu jalannya pembangunan," ujar salah satu eksponen gerakan reformasi 98 ini.
Menurut dia, sebenarnya, momentum reformasi 1998 harus mengembalikan haluan berbangsa benegara sesuai tujuan di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mengantarkan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
"Tapi kenyataannya rezim pasca Orde Baru ini belum bisa melaksanakan amanah reformasi dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Situasinya malah semakin rusak. Korupsi, kolusi dan nepotisme malah tumbuh semakin subur," ujarnya.
Kemudian, di zaman reformasi ini pula haluan ekonomi politik yang menghamba kepada kepentingan asing terlihat dari penguasaan sumber daya alam dan energi oleh perusahaan asing. Di masa pemerintahan SBY-Boediono pun, budaya gotong royong sudah hilang dengan makin banyaknya konflik rakyat bernuansa SARA
"Supaya konsolidasi Orba di bawah rezim SBY-Boediono tidak berlanjut mengukuhkan oligarkinya, maka harus ada kekuatan rakyat untuk melakukan perubahan dengan jalan
people movement," tandasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: