Capres Populer Belum Tentu Kompeten Jadi Presiden

Demikian dikemukakan pengamat masalah strategis Indonesia, Toni Sudibyo, dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (16/8). Dia mengatakan akibat merosotnya image parpol di mata rakyat, hampir pasti tidak ada parpol yang akan bisa menguasai kursi DPR paling tidak 20% sekalipun. Cukup kuat perkiraan semua partai hanya akan mampu memperoleh kursi dibawah 20% dan untuk dapat mengajukan capres harus melakukan koalisi dengan parpol lain.

"Dalam kerangka menyusun koalisi inipun akan ternyata bahwa beberapa Parpol akan mempunyai peluang dan kemampuan yang mungkin  seimbang.  Dalam situasi semacam itulah unsur popularitas bakal capres merupakan faktor yang ikut menentukan," katanya.

Dari aspek pencapaian kursi DPR, katanya menganalisa, nampaknya PDI akan mampu mendekati 20% syarat Presidential Threshold. Namun masalahnya, baik di kalangan PDI P maupun dalam masyarakat, ada ketidakyakinan Megawati akan tampil sebagai capres yang popularitasnya tinggi.

"Berbagai kelompok masyarakat yang menghendaki perubahan nampaknya jatuh pilihan mereka kepada Jokowi, meskipun sebenarnya track record kesuksesan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta belum ada. Namun nampaknya mereka tidak peduli dan mereka inilah yang mengharapkan  akhirnya Megawati dengan legowo akan menyerahkan posisi Capres kepada Jokowi," tambahnya.

Sementara itu, pengamat politik Arman Ndupa menilai gerakan politik kelompok-kelompok kecil yang mendukung Jokowi sebagai capres terasa sebagai aksi-aksi yang tidak logis. Jokowi yang selesai saja belum dalam menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, nampaknya melihat prospek hasil pileg yang  hampir pasti tidak akan ada lagi partai yang unggul, unsur capres yang populer akan menentukan.

"Inilah yang nampaknya terjadi didalam kerhidupan politik nasional, rakyat kembali lagi mernginginkan perubahan dan mereka melihat Jokowi adalah orangnya," kata dia.[dem]