Muncul Konflik Larangan Shalat, Ulama Struktural Harus Berperan Edukasi Umat

Begitu pandangan Board member of Bandung Innitiaves Network Gde Siriana Yusuf yang khawatir akan muncul konflik umat muslim karena larangan beribadah di tengah pandemik virus corona baru atau Covid-19.

“Mestinya dari kalangan ulama yang duduk di struktural maupun ulama yang berperan sebagai informal leader di masyarakat kasih pandangan-pandangan syariahnya jadi umat tidak bingung,” kata Gde kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/4).

Gde mengatakan, potensi konflik horisontal akan berpeluang besar timbul jika peran para ulama tidak ada. Pasalnya, triger atau pemantik hal tersebut sudah mulai muncul ketika sikap pemerintah yang meremehkan Covid-19 dan inkonsistensi dalam aturan sehingga kurang didengar oleh umat.

Para ulama, sambung Gde harus rajin lakukan himbauan ke masjid agung, mesjid dalam perumahan, maupun dalam pesantren. Gde menyarankan, untuk menghindari hal tersebut sebaiknya pemerintah memberikan kebebasan melaksanakan shalat jumat atau beribadah di masjid bagi wilayah yang tidak ditetapkan sebagai red zone (zona merah).

“Apalagi pemerintah masih bolehkan ojol angkut penumpang dalam Permenhub. Ini soal konsistensi pemerintah yang dinilai umat juga. Apa bedanya Shalat berjamaah dengan ojol bawa penumpang, sama-sama punya risiko,” urai Gde.

"Misalnya diimbau yang kurang sehat tidak shalat ke mesjid karena risiko tertular atau menularkan lebih tinggi, para ulama juga bisa duduk bareng bahas soal syariah shalat apakah berdiri shalat jarak 1 meter diperbolehkan dalam keadaan darurat. Atau selama shalat pakai masker. Ini tugas utama ulama saat krisis,” pungkas Gde.

Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan ratusan umat Islam di Kalimantan Barat berusaha memasuki masjid yang dijaga oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan shalat Jumat berjamaah. Selain itu, juga terdapat video di dalam masjid, dimana para jamaah nampak kesal dan bingung lantaran para imam ataupun khatib shalat tidak ada.