Bawaslu Minta Bantuan, Panglima TNI Menyanggupi

Permintaan itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, saat menemui Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di ruang tamu Panglima TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/2). Dalam kesempatan itu, Panglima TNI didampingi Asintel Panglima TNI, Aster Panglima TNI dan Kapuspen TNI.

Mengawali pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu menyampaikan hal-hal penting terkait pelaksanaan pengawasan Pilkada, Pileg dan Pemilu.

Abhan menyampaikan bahwa tahapan kampanye Pilkada sudah dimulai tanggal 15 Februari dan akan berlangsung sampai 26 Juni 2018. Diakui, di tengah pelaksanaan tahapan kampanye, ada potensi kerawanan di beberapa daerah.

"Kami sudah mengantisipasi hal tersebut melalui koordinasi secara terus menerus dengan jajaran TNI dan Polri," ucap Abhan, dikutip dari siaran pers Puspen TNI.
 
Dalam kesempatan tersebut, Abhan sekaligus menyampaikan apresiasi atas kehadiran Panglima TNI pada acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas, pada Sabtu 10 Februari lalu. Menurunya, kehadiran Panglima TNI memberi dampak positif kepada publik untuk bersama-sama menciptakan setiap tahapan kampanye Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan sentimen SARA.
 
Jajaran Bawaslu akan banyak berkoordinasi dengan aparat TNI di berbagai daerah untuk bantuan transportasi, khususnya ke wilayah yang sulit dijangkau atau rawan gangguan keamanan.

"Mohon bantuan TNI terkait pengamanan dan keamanan, khususnya menghadapi berbagai dinamika situasi dalam proses Pilkada, Pileg dan Pilpres yang akan datang," harapnya.
 
Mendengar pemrintaan itu, Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa TNI selalu siap mendukung dan membantu Bawaslu RI, termasuk membantu masuk ke wilayah rawan konflik dan terpencil, dalam melaksanakan tugas Bawaslu. 

"TNI selalu siap membantu, kalau itu untuk kepentingan dan keselamatan bangsa," tegasnya. [ald]