Keluhan masyarakat akan sulitnya mengakses pendaftaran online pembuatan paspor akhirnya terjawab. Penyebabnya tak lain, kuota pendaftaran sudah habis diambil oleh oknum yang diduga sebagai calo pembuatan paspor.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menemukan ada 72 ribu data fiktif pemohon pembuatan paspor yang mendaftar secara online. Banyaknya data fiktif inilah yang membuat proses pendaftaran dari masyarakat terhambat.
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, puluhan ribu akun fiktif itu memÂbuat Ditjen Imigrasi tidak bisa melayani pembuatan paspor secara maksimal. "Ada 72 ribu sampah. Hal itu mengakibatkan pendaftaran online sangat sulit diakses masyarakat. Atas nama Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi kami minta maaf kepada masyarakat," ucap dia di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, kemarin.
Banyaknya data paspor fiktif yang dipaparkan Kemenkumham tentu saja memÂbuat geram warga dunia maya. "Kemarin juga cek di web imigrasi, katanya ada pihak tertentu yang ngedaftar banyak, trus ada pula pendaftar fiktif. Entah ulah calo atau gimana. Kayaknya ini salah satu penyebab kenapa kuota-kuota di aplikasi "antrean paspor" habis, bahkan ketika dicek sampe tahun 2019 dst," cuit akun @anafitiriyani.
"Pantes susah diakses tuh aplikasi antrean paspor.. masa pelayanan semua kantor imiÂgrasi penuh," tambah akun @wakabu.
"Tindak tegas oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrean paspor melalui pengajuan paspor fiktif #MafiaCaloPaspor," ujar akun @nitadondon. "Oknumnya harus ditangkap! #MafiaCaloPaspor," timpal akun @henhenmo.
"Oknum #MafiaCaloPaspor ini sudah menutup peluang masyarakat hingga kuota habis ini mah," kesal akun @lenaenak.
"#MafiaCaloPaspor dan oknum perÂtugas yang terbukti pelanggaran kode etik diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku," cuit akun @ wildandorknight.
"Para #MafiaCaloPaspor tangkap aja dan hukum sesuai aturan yg berlaku," kata akun @Damari05.
"#MafiaCaloPaspor oleh satu akun saja ada yang bisa mendaftar hingga 4000 dlm sekali pendaftaran," ungkap akun @ JajangPakeJ.
"Kalau mau maksimal dipantau dengan baik pak. Mulai petugasnya sama peralaÂtannya," minta akun @Tiantan10.
"Hadoohhh.. Mental pelayanannya yang enggak bisa berubah, tuh calo booking noÂmer antrean karena ada celah kongkalikong sama petugas," sahut akun @Gayus.
Dari ditemukannya 72 ribu pemohon paspor fiktif, Kemenkumham melalui Ditjen Imigrasi berjanji akan mengusutnya dengan menggandeng Kabareskrim Polri. Bahkan, beberapa instansi lainnya juga juÂga digandeng dalam menangani pendaftar paspor fiktif seperi Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo RI).
"Good! Sekalian juga atasi kanim-kanim (kantor imigrasi) nakal yang masih 'menfasilitasi' calo," ujar akun @MuhammadRezaHil.
"Ngajak Badan Siber Nasional yg kepalanya ngga ngerti hoax? Pantesan," sindir akun @David1945.
"@ditjen_imigrasi @YasonnaLaoly sampah pelayanannya.. Coba belajar sm pak @dennyindrayana gmn caranya nguÂrus antrean paspor yg bener," kesal akun @bessoYNWA.
Sementara itu, sejumlah warganet mengaku tidak puas dengan permintaan maaf yang disampaikan Menteri Yasonna. "Jangan cuma minta maaf aja. Kerja, kerja...kerja!!" usul akun @Eritaoziri.
"Kalau pak menteri ini nggak berani memecat pegawai yg terlibat.... sebaiknya dia saja yang dipecat," sindir akun @ BeduDada. ***
Sistem online pendafataran paspor ternyata tidak cukup ampuh mengaÂtasi maraknya calo yang beredar. Terbukti, ada 72 ribu pendaftar online yang diduga calo pembuatan paspor. Menteri Hukum dan HAM tak cukup hanya minta maaf, tapi tindak oknum yang terlibat. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: