Dewan Mau Evaluasi Hak Politik TNI, Begini Respon Jenderal Gatot

Evaluasi hak suara untuk TNI dalam pemilu dapat dilakukan pada tahun 2019 mendatang. Sebab, pemilu serentak tahun 2024 sudah selesai masa transisi.

Hal itu dikatakan Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

"Masa transisi itukan sekarang, untuk mencapai keserentakan full 100 persen sempurna di tahun 2024,” jelasnya.

"Kalau evaluasi di tahun 2019 itu misalnya masyarakat kita menyatakan siap, TNI dan Polri pun siap, maka tahun 2024 sudah bisa kita implementasikan dan praktikan,” sambung politikus PKB ini.

Lukman menilai, ini menjadi bagian dari diskursus. Tujuannya untuk melihat kesiapan masyarakat ketika TNI dan Polri ikut memilih. Menurut Lukman, apabila TNI dan Polri dapat ikut serta, tentu akan menjadi sebuah kemajuan bagi Indonesia.

"Karena negara-negara maju dimana pun, TNI dan Polri ikut memilih,” tuturnya.

Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan melakukan evaluasi usai Pemilu Serentak pada tahun 2024. Pasalnya, MK telah memutuskan bahwa pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPRD, DPR dan kepala daerah secara serentak dilakukan di tahun 2024.

"Dievaluasi pada 2024 mendatang. Saat ini belum diketahui,” jelasnya setelah mengikuti rapat dengan Pansus RUU Pemilu di lokasi yang sama.

Yang terpenting saat ini, lanjut Gatot, TNI dan Kepolisian RI tetap fokus dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi mendatang. "Pemilihan secara bersamaan inikan dibutuhkan konsentrasi,” demikian ungkap Jenderal bintang empat ini. [mag/sam]