Empat ABK Indonesia Disandera Di Somalia, Broker Menghilang

"Perusahaan pelayaran wajib bertanggung jawab terhadap keluarga para Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia yang disandera pihak teroris. Semua kebutuhan pokok, kelangsungan pendidikan anak, kesehatan fisik maupun psikis, harus dijamin perusahaan," kata Ketua ITF Hanafi Rustandi di Jakarta, Rabu (17/8).

Dia juga mengapresiasi hadirnya negar melindungi warganya melalui diplomasi. Namun, pemerintah tidak boleh terlibat pembayaran uang tebusan. Pembayaran tebusan harus dilakukan perusahaan.

"Negara tidak boleh kalah dengan kelompok teroris, apalagi menggunakan anggaran APBN membayar kelompok kriminal di negara lain," ujar Hanafi.

Menurutnya, setelah berkonsultasi dan mendapat penjelasan dari Kementerian Luar Negeri RI, masih ada empat dari lima ABK WNI (satu telah meninggal dunia) ex FV. NAHAM-3 yang disandera  perompak di Somalia sejak 26 Maret 2012 di perairan Somalia.

Hanafi sendiri mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah Indonesia melalui yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Taiwan dalam upaya pembebasan sandera.

Kapal ikan tersebut milik perusahaan Jiang Chang Marine Enterprises, Taiwan yang disewa dan dioperasikan Al-Naham Fishing Company di Muscat, Oman. Para ABK WNI direkrut dan diberangkatkan tanpa dokumen resmi oleh broker atau calo di Indonesia yang bekerja sama dengan broker di Singapura bernama Step Up Marine Enterprises Pte. Ltd. Selain dari Indonesia, 29 ABK di kapal ikan itu berasal dari Filipina (lima), Kamboja (empat), Vietnam (tiga) dan 12 lainnya dari China/Taiwan.

Pemerintah menjalin kerja sama dengan pemerintah Taiwan selaku negara asal kapal karena saat ini pemiliknya sudah bangkrut dan broker-broker baik di Indonesia maupun di Singapura juga sudah menghilang sehingga sulit diminta pertanggungjawabannya. [wah]