Kegiatan yang pertama kali dilakukan ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo, dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pelaksanaan anggaran pada tahun 2016.
"Presiden menghendaki pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pada hakikatnya, acara tanda tangan kontrak ini dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penggunaan anggaran tahun 2016," kata Ade saat menyaksikan acara tanda tangan kontrak.
Ade Supandi menjelaskan, kontrak yang dijalin dengan TNI AL sudah melewati proses lelang sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Kegiatan yang pertama kali dilakukan ini diharap bisa konsisten untuk tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Penandatanganan kontrak secara kolektif antara para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker TNI Angkatan Laut dengan para mitra penyedia barang dan jasa ini terdiri dari 154 kontrak dengan total nilai Rp 1,19 triliun, meliputi kontrak alutsista senilai Rp 902,9 miliar, sarana prasarana senilai Rp 167,8 miliar, dan perlengkapan personel senilai Rp 121,6 miliar.
KSAL berharap secara otomatis pelaksanaan tanda tangan kontrak ini secara dini akan mempercepat daya serap anggaran TNI AL.
"Kegiatan ini diharap memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan ekonomi di Indonesia secara umum dan bagi pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut pada khususnya," pungkasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: