Untuk biaya, Joko Widodo mengatakan, Pemprov DKI telah menganggarkan sebesar Rp 192 miliar. Anggaran sebesar itu diperuntukkan pembebasan tanah di sepanjang aliran sungai Ciliwung.
Ia akui banyak warga yang menempati lahan di area tersebut tidak memiliki sertifikat. Namun, untuk mempercepat pelaksanaan program ini, Pemprov tampaknya tutup mata.
"Yang penting diberi solusi dan diberi jalan keluar," dalih gubernur bersapa Jokowi ini kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
Jokowi mengatakan, salah satu solusinya yakni dengan menyediakan dua rumah susun yang berada di Pasar Rumput dan Pasar Minggu untuk merelokasi warga yang digusur dari bantaran Sungai Ciliwung.
[wid]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BACA JUGA: