Protes itu disampaikan Gapera di depan kantor Gubenur Joko Widodo, Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/5).
"Sungguh sangat menyakiti hati rakyat yang mendiami waduk sekitar. Padahal kalau cara yang ditempuh persuasif dan tidak arogan maka tidak akan menimbulkan masalah seperti sekarang ini," kata koordinator lapangan Gapera, AM Arbi kepada
Rakyat Merdeka Online.
Yang membuat warga heran, kata Arbi, penggusuran justru dilakukan Pemprov dengan melibatkan aparat Brimob bersenjata tanpa petugas Satpol PP.
"Ada apa sebetulnya penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemda DKI terhadap warga di sekitar waduk Pluit ini. Jangan sampai penggusuran ini akan menggelinding menjadi persoalan besar," tambahnya.
Ia ingat saat pemilihan kepala daerah DKI tahun lalu, pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama pernah berjanji tidak akan menyakiti hati rakyat. Namun yang terjadi saat ini setelah terpilih justru dirasakan warga bertolak belakangan dengan janji yang dilontarkan oleh keduanya.
Oleh karena itu, Gapeka mendesak DPRD DKI agar segera memanggil Jokowi-Ahok untuk dimintai keterangan atas tindakan paksa penggusuran terhadap warga Pluit.
Gepeka juga mendesak Kapolri untuk mengusut keterlibatan aparat brimob dalam penggusuran tersebut.
"Kepada Presiden SBY agar memperhatikan nasib kami sebagai WNI yang mendapat penzaliman oleh Pemda DKI dan aparat Brimob," pintanya.
[wid]