Hal itu disampaikan Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Capt. Hendri Ginting saat mengukuhkan kepengurusan Asosiasi RSO Indonesia di Hotel Grand Orchard Kemayoran, Jakarta pada 20–21 Agustus 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh para direktur dan tenaga ahli dari 22 RSO yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung penerapan sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan sesuai ISPS Code.
“Kami menyampaikan pentingnya peningkatan mutu dan kualitas RSO melalui penguatan fungsi dan pelaksanaan tugas yang mencakup penyusunan SSA/PFSA, penyusunan SSP/PFSP, serta pelatihan berbasis IMO Model Course,” kata Hendri dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 23 Agustus 2025.
“Ini merupakan forum strategis untuk menjalin komunikasi dua arah antara RSO dan Direktorat KPLP sebagai Designated Authority (DA), khususnya dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman keamanan maritim,” tambahnya.
Ketua Asosiasi RSO Indonesia, Anang Wibowo menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi ini bukan hanya sebagai forum koordinasi, namun juga sebagai representasi profesionalisme dan tanggung jawab bersama dalam menjawab dinamika keamanan maritim yang semakin kompleks.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh RSO memiliki standar operasional yang sejalan, tidak hanya dengan regulasi nasional, tetapi juga dengan praktik internasional terbaik,” tegas Anang.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran asosiasi sebagai mitra kritis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang aplikatif di lapangan.
“Kami siap menjadi penghubung antara kebutuhan praktis di pelabuhan dan kebijakan strategis di tingkat nasional. Harapannya, kolaborasi ini dapat memberikan nilai tambah nyata bagi keamanan pelayaran dan perlindungan infrastruktur maritim Indonesia,” ujarnya.
Dalam sesi refleksi penutupan, Wakil Ketua Asosiasi RSO Indonesia Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyampaikan asosiasi ini menjadi langkah penting dalam membangun komunitas profesional yang saling mendukung.
"Kami percaya bahwa kolaborasi antarlembaga RSO dan komunikasi terbuka dengan pemerintah akan memperkuat ekosistem keamanan pelayaran nasional. Asosiasi ini akan menjadi ruang strategis bagi seluruh RSO untuk bertukar praktik terbaik, menyuarakan kebutuhan di lapangan, serta berkontribusi aktif terhadap kebijakan keamanan maritim Indonesia," pungkas Hakeng.
Antisipasi berbagai potensi ancaman keamanan maritim perlu dilakukan pemerintah bersama Asosiasi Recognized Security Organization (RSO). 
BERITA TERKAIT: