"Saya sebenarnya telah membuka ruang dan telah masuk dalam pejabat terkait di sana (Aceh Timur) dan di sana (Aceh Timur) saya mendapati ada unsur pembiaran dari pejabat eksekutif," katanya dilansir
Kantor Berita Politik RMOLAcehSyahril meminta Penjabat Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggungjawab terhadap program tersebut. Karena setiap penyusunan anggaran, mereka selalu membiarkan penyusunan anggaran.
"Mereka selalu membiarkan, tanpa betul-betul ditertibkan berdasarkan penyusunan anggaran yang baik," ujarnya.
Syahril juga meminta aparat penegak hukum mengaudit secara menyeluruh anggaran di BRA tahun 2023. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui seberapa banyak anggaran yang ditilap.
"Kita juga mendesak Pj Gubernur untuk melibatkan ormas perikanan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan serta pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya," ujar Syahril.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh mencopot Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Suhendri, atas dugaan korupsi pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan runcah senilai Rp 15 miliar di Aceh Timur.
"Kami kasih waktu selama seminggu kepada pak Pj untuk mencopot Ketua BRA," kata Verri di sela-sela aksi di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 13 Mei 2024.
Apabila Pj Gubernur Aceh tidak segera mencopot Ketu BRA, pihaknya akan menurunkan massa lebih banyak. Tindakan dugaan korupsi, kata dia, tidak bisa ditolerir.
Dalam aksi tersebut Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Yusrizal turut mendengar aksi para mahasiswa.
"Kami minta pak asisten segera hubungi pak Pj Gubernur, karena kami ingin bertemu ini adalah persoalan rakyat," sebutnya.
Massa aksi mulai berunjuk rasa sekitar pukul 10.34 WIB dan dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP. Mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan "Terlalu banyak tikus pejabat yang perlu dibabat”.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh (AMMPPA) menduga adanya pembiaran alokasi anggaran yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dalam dugaan pengadaan ikan dan pakan runcah fiktif di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai Rp 15 miliar. Hal ini disampaikan oleh Syahril Ramadhan saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur Aeh, Senin (13/5). 
BERITA TERKAIT: