Laporan ke Mendagri, Pj Gubernur Sumut Optimis Inflasi Terkendali di Sumut

Hal ini disampaikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari  Ruangan Sumut Smart Province  lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan,  Senin (18/3).

Pj Gubenur Hassanudin mengatakan inflasi di Sumut pada Februari 2024  secara  year on year (y-on-y) sebesar 2,50%. Sumut masuk 10 provinsi dengan inflasi terendah nasional. Sementara itu, inflasi nasional saat ini mencapai 2,75%.

 "Jadi kita harus tetap waspada, ada beberapa komoditas penyumbang inflasi di Sumut termasuk beras, daging ayam dan cabai merah. Kita harus mengotimalkan kerja sama antar daerah dengan menyuplai pasokan ke daerah-daerah defisit, dari daerah surplus agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," katanya.

Selain itu , dalam menekan laju inflasi Pemprov Sumut juga mendorong program mudik gratis pada hari Raya Idulfitri 1445 H bagi masyarakat yang ingin berlebaran di kampung halaman.

Pj Gubernur Sumut Hassanudin juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat  yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut, dalam upaya menjaga stabilitas pangan serta ikut menekan laju inflasi di Sumut.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut. Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat Sumut, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, serta mengantisipasi krisis pangan," ucapnya.

Mendagri Tito Karnavian  mengatakan permasalahan inflasi ini harus dijadikan atensi, karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat.

“Kita harus bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%, dan diakui oleh dunia pertumbuhan ekonomi kita bagus,” ujarnya.

Tito menambahkan, inflasi di bulan Februari 2,75% (Y-o-Y) naik dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2,57% (Y-o-Y).

Tito mengatakan dengan adanya kenaikan beberapa komoditas harga barang dan jasa, perlu diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat. Karenanya salah satu upaya dari pemerintah untuk memperkuat daya beli adalah dengan membantu masyarakat melalui beberapa program seperti bantuan sosial prakerja, sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Turut hadir Rakor tersebut Kemetrian/Lembaga, Gubernur se-Indonesia, bupati/walikota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.