Kepala Divisi Keimigrasian, Sandi Andaryadi menyampaikan diskusi ini sebagai langkah awal perencanaan integrasi data Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta untuk Warga Negara Asing (WNA).
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan, ada mekanisme yang baik dari sinergi antara Kanwil Kemankumham DKI Jakarta melalui Imigrasi dengan Dinas Dukcapil serta Ombudsman RI.
Ibnu mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah berjalan terlebih dahulu, terlihat progres layanan yang meningkat sepanjang 2023 terdapat 908 proses selesai dari 927 permohonan.
"Progres ini merupakan capaian luar biasa. Sesuai arahan Presiden bahwa layanan masyarakat harus diberikan kemudahan dan memudahkan, serta ucapan terima kasih kepada Ombudsman yang hingga saat ini masih terus memberikan atensi yang membangun," kata Ibnu
Asisten Muda Ombudsman RI, Andi mengatakan, Jakarta harus menjadi barometer keakuratan data, layanan yang terintegrasi serta layanan yang mudah untuk masyarakat.
"Kami
surprise, ternyata alhamdulillah hari ini berjalan cukup cepat dan sistimatis. Karena biasanya untuk integrasi layanan memakan waktu yang panjang dan alot," kata Andi.
Sedangkan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyambut baik aplikasi Induksi. Menurutnya, Jakarta perlu penataan yang baik bagi WNA dan perlu dikelola.
"Aplikasi Induksi merupakan solusi data yang tertib, akurat dan update," kata Budi.
Budi menambahkan bahwa DKI Jakarta bertransformasi menjadi global city, sehingga perlu ada penataan perkotaan yang modern pada berbagai lini sektor untuk mengatur Jakarta.
"Salah satunya di bidang kependudukan, sehingga Jakarta siap menjadi kota yang nyaman bagi masyarakat dunia dan dapat bersaing dengan kota-kota dunia lainnya," kata Budi.
Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menggelar Diskusi Pelaksanaan Integrasi Data Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan di Jakarta, Rabu (31/1). 
.jpg)
BERITA TERKAIT: