La Ode juga mengungkapkan, implementasi LMS harus dipastikan, untuk menyelaraskan fitur dan fungsionalitasnya dengan kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat desa.
Hal itu disampaikan La Ode saat menjadi nara sumber pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelatihan Aparatur Desa, di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Kamis (14/12).
"Untuk memajukan sistem pembelajaran, sangat penting untuk melibatkan pengembangan LMS yang secara khusus didasarkan pada kebutuhan para pengguna di desa. Sistem itu seharusnya dapat memberikan aksesibilitas yang mudah, materi yang relevan, dan interaksi yang memadai," ungkapnya.
Dia berharap ada penelitian mendalam terkait kebutuhan dan harapan pengguna desa, agar LMS yang dikembangkan dapat benar-benar memberikan manfaat dan mendukung perkembangan pembelajaran di tingkat desa.
Menurutnya, data-data selama penyelenggaraan pelatihan bisa dijadikan pedoman penting dalam perumusan kebijakan pelatihan selanjutnya. Selanjutnya informasi yang terkumpul selama penyelenggaraan pelatihan menjadi panduan krusial dalam merumuskan kebijakan pelatihan yang akan datang.
"Data itu memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek pelatihan, termasuk keberhasilan, tantangan, dan kebutuhan peserta. Dengan menggunakan data itu sebagai landasan, selanjutnya dapat dirancang kebijakan pelatihan yang lebih tepat sasaran dan efektif," jelasnya.
"Proses perumusan kebijakan selanjutnya dapat mempertimbangkan hasil evaluasi, umpan balik peserta, dan area-area yang memerlukan peningkatan. Dengan demikian pengambilan keputusan terkait pelatihan akan lebih terinformasi dan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar," pungkas La Ode.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ahmad La Ode Pidana Bolombo, mengatakan, perlu pengembangan learning management system (LMS) yang didasarkan pada kebutuhan pengguna desa (user needs). 
.jpg)
BERITA TERKAIT: