Pimpinan Daerah Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimda PPI) Provinsi Jawa Barat menyebutkan, ada beberapa poin penting untuk meminimalisasi penularan PMK.
"Poin pertama pemerintah perlu segera mempertimbangkan untuk menetapkan status wabah nasional agar ada penanganan serius," ujar Ketua Pimda PPI Jawa Barat, Ahmad Baehaqi Abrori diberitakan
Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (7/6).
Poin kedua, BUMN dan BUMD yang bergerak di bidang pangan agar benar-benar hadir memberikan solusi terhadap sapi hasil peternak rakyat sebagai antisipasi kemungkinan pasar rakyat yang tidak mampu menampung.
Sementara, poin ketiga yaitu RPH kota yang jauh dari sentra produsen ruminansia dibuka seluas luasnya untuk pemotongan sapi PMK.
"Poin keempat agar pemerintah membuat kebijakan dengan skala prioritas vaksin disentra pembibitan dan vaksin gratis untuk para peternak," kata dia.
Poin lima, perlu adanya kebijakan relaksasi pinjaman ternak untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah sosial di tengah-tengah masyarakat.
Perlu juga adanya kepastian kepada perbankan atas persoalan
force majeure, baik kompensasi kepada bank maupun kepastian pembiayaan selanjutnya.
Poin tujuh yakni angka kemiskinan dan kriminalitas dikhawarirkan meningkat dikarenakan mata pencaharian yg mendadak hilang dan tdk mempunyai alternatif pemasukan. Pemerintah harus sesegera mungkin me-
recovery usaha ternak masyarakat terdampak.
"Pemerintah secepatnya membuat instrumen pemulihan ekonomi nasional sektor peternak ruminansia, dengan memberikan stimulus yang tepat kepada yang terdampak," ujar Ahmad.
Pemerintah juga harus terus melakukan kampanye bahwa makan daging dan susu dari sapi terjangkit PMK tidak berbahaya bagi yang makan.
"Poin terakhir, menghentikan impor produk daging, kulit dan hewan dari sumber yang disinyalir sebagai penyebab PMK saat ini," demikian Ahmad.
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) perlu segera ditangani serius oleh pemerintah. Pasalnya, penyebaran penyakit tersebut telah meningkat hingga ke tingkat desa. 
