Masyarakat Aceh Minta Pembelajaran Tatap Muka Kembali Dilaksanakan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>
LAPORAN: AGUS DWI
  • Jumat, 12 Juni 2020, 09:19 WIB
Masyarakat Aceh Minta Pembelajaran Tatap Muka Kembali Dilaksanakan
Ilustrasi pembelajaran di sekolah/Net
rmol news logo Sebagian besar guru, siswa, dan orang tua murid di Aceh meminta pembelajaran secara tatap muka bisa kembali dilakukan. Hal ini terungkap dalam jajak pendapat yang dilakukan Dinas Pendidikan Banda Aceh.

“Tentu saja proses pembelajaran secara tatap muka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Banda Aceh, Saminan, dalam diskusi secara virtual yang digelar oleh Ombudsman Aceh bersama sejumlah stakeholder pendidikan di Aceh, Kamis (11/6).

Dari jajak pendapat tersebut, kata Saminan, 49 persen penjawab meminta agar sekolah dilanjutkan secara tatap muka namun tetap dengan protokol kesehatan. Kemudian 35 persen tidak setuju, dan sisanya 16 persen menjawab tidak tahu.

Dalam jajak pendapat tersebut, Saminan mendapat masukan agar pelajaran Bahasa Aceh dapat dimasukkan kembali dalam kurikulum dan terdata di dapodik. Sehingga, bahasa ibu tersebut tidak tenggelam oleh masa.

Dikutip Kantor Berita RMOLAceh, selama pandemik pihaknya tetap bekerja melayani murid dengan berbagai sistem pembelajaran. Ada yang dengan sistem online ada juga yang gurunya datang ke rumah-rumah siswa, khusus untuk murid yang tidak memiliki fasilitas pendukung seperti ponsel.

Sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang sangat berpengaruh akibat pandemik Covid-19. Metode pelajaran secara virtual, yang berkembang selama pandemi, hanya bisa dijalankan oleh sebagian murid.

“Terutama murid yang berada di kota. Belajar secara daring tidak bisa menggantikan posisi guru di kelas. Padahal murid lebih bersemangat ketika berinteraksi secara langsung,” kata Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin.

Taqwaddin juga mengatakan bahwa pendidikan selama pandemik tidak berjalan efektif karena berbagai kelemahan. Seperti pengaruh jaringan internet, tidak semua wali murid memiliki telepon genggam cerdas. Hal ini menjadikan minat belajar siswa rendah.

Dalam diskusi yang diikuti oleh Ketua Komisi VI DPRA, Tgk Irawan Abdullah, dan Ketua Asosiasi Manajemen Pendidikan Islam, Sri Rahmi, tersebut Kadis Pendidikan Aceh, Rachmat Fitri, mengiyakan pernyataan Taqwaddin. Catatan dari pihak Ombudsman ini, kata dia, akan menjadi perhatian pemerintah.

“Kita berharap proses pendidikan tetap berjalan walau dalam keadaan apapun. Dalam kondisi abnormal seperti ini, kita berharap berbagai ide kreatif muncul untuk pembelajaran,” kata Rachmat. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA