Indikasinya Pansus Microcel yang digembor-gemborkan sejak awal Januari 2018 tak juga terbentuk sampai pertengahan April 2018.
Bahkan hingga kini, belum ada titik terang karena DPRD DKI Jakarta belum sama sekali menyelenggarakan rapat pembahasan masalah tersebut bersama pimpinan dewan.
"Kalau DPRD tidak segera membentuk Pansus Microsel, saya mencium ada ada kecenderungan masuk angin," kata Prabowo kepada wartawan, Senin (16/4).
Menurut Prabowo, apabila ada permainan dalam pembentukan Pansus Microsel, pihaknya mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusutnya.
"Saya minta BPK untuk melakukan audit investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada gubernur dan aparat hukum untuk diambil tindakan," ujar dia.
Prabowo mengungkapkan, kasus tower microsel liar tidak bisa dianggap main-main. Karena kerugian akibat berdirinya tiang microsel milik 10 perusahaan menara telekomunikasi di ibukota mencapai triliunan rupiah.
Sedikitnya ada 7.000 tiang yang tersebar di berbagai lahan milik Pemprov DKI diketahui tak membayar sewa aset.
[sam]
BERITA TERKAIT: