Dekat Istana Dan Balaikota, Ada Demo Tagih Janji Reklamasi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Senin, 16 Oktober 2017, 17:45 WIB
Dekat Istana Dan Balaikota, Ada Demo Tagih Janji Reklamasi
rmol news logo Tepat di hari pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Teluk Jakarta menggelar demonstrasi.

Mereka melakukan aksi protes di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, yang tidak jauh dari Istana Negara di mana Anies-Sandi dilantik oleh Presiden, juga tak jauh dari Balaikota Jakarta di mana saat ini berlangsung prosesi penerimaan pemimpin baru Jakarta.

Tujuan demonstrasi massa itu adalah mengingatkan Anies pada komitmennya menolak Reklamasi Teluk Jakarta  semasa kampanye Pilkada DKI Jakarta.

"Kami mengingatkan kepada Anies-Sandi agar tidak lupa akan janjinya untuk menolak Reklamasi Teluk Jakarta, sesuai dengan janjinya pada kampanye," ujar Iwan, salah satu kordinator aksi, Senin (16/10)

Aksi massa tersebut diikuti masyarakat DKI Jakarta yang bergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke, Jakarta; Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI); Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Turut juga beberapa ibu dan anak-anak di tengah massa.

Spanduk-spanduk yang mereka bawa antara lain bertuliskan "mana janji manismu?", "kembalikan pesisir kami", kami menolak reklamasi karena menyengsarakan anak-anak nelayan".

"Anies-Sandi harus konsisten dengan memenuhi janji tolak reklamasi Teluk Jakarta. Jangan cuma janjinya saja, sebab rakyat butuh bukti," ujar Iwan

Kelompok ini berjanji akan terus menggelar demonstrasi dan mengkonsolidasikan semua elemen nelayan dan mahasiswa untuk menagih bukti pembatalan reklamasi.

Pencabutan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta ditandatangani Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis malam (5/10).

Surat dengan Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 itu menganulir surat keputusan tentang moratorium reklamasi Teluk Jakarta yang ditandatangani pendahulu Luhut, Rizal Ramli, saat masih menjabat Menko Kemaritiman pada 2016.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan tegas dari Anies maupun Sandi mengenai pencabutan moratorium tersebut. [ald]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA